Solopos |

Bupati Klaten, Sunarna (Dok/JIBI/Solopos)

Solopos.com, KLATEN–Penunjukan penjabat (Pj) Bupati Klaten masih menunggu turunnya surat keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Pj. atau pemegang sementara jabatan bupati bakal bertugas hingga dilantiknya bupati dan wakil bupati (wabup) hasil Pilkada 2015.

Sementara itu, masa jabatan Bupati, Sunarna, dan Wabup, Sri Hartini, habis per Rabu (2/12/2015). Sembari menunggu, turunnya SK Mendagri, Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo, sudah menunjuk Sekda Klaten, Jaka Sawaldi, sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati.

Jaka Sawaldi membenarkan sudah menerima SK Gubernur Jateng terkait penunjukan dirinya sebagai Plt Bupati Klaten. SK itu bernomor 131/79/2015.

“SK Gubernur tentang penungasan sebagai Plt. Bupati Klaten itu tertanggal 26 November 2015. Untuk Plt. ini bertugas sampai ada penunjukan Pj. Bupati,” jelas dia saat ditemui Solopos.com di Rumah Dinas Bupati Klaten, Rabu (2/12/2015).

Jaka mengatakan Plt. Bupati hanya mengurusi tugas bupati dalam hal administrasi. Sementara, soal kebijakan, Plt. harus berkonsultasi dengan Gubernur Jateng. Beruntung, pembahasan RAPBD Klaten 2016 sudah rampung.

“Kalau plt hanya secara administrasi. berbeda dengan Pj. Bupati, kewenangannya sama dengan bupati definitif,” katanya.

Terkait pengisian Pj. Bupati, Jaka menjelaskan masih menunggu turunnya SK Mendagri. Pengusulan nama Pj sudah dilakukan gubernur. “Kewenangan untuk mengusulkan pj itu berada di gubernur. Kami tidak tahu siapa yang diusulkan itu. Setelah nanti SK Pj. Bupati turun, baru ada serah terima antara Pak Bupati [Sunarna] dengan pj,” urai dia.

Sementara itu, Bupati Klaten, Sunarna, mengakhiri masa jabatannya pada Rabu (2/12/2015) sore dengan bertemu warga sekitar rumah dinas, Kampung Kahuman, Kelurahan Tonggalan, Klaten Tengah.

“Kalau ada yang kurang berkenan selama saya menjabat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya,” kata Sunarna saat memberikan sambutan

Disinyalir Berbau Politik, Perangkat Desa Mangkir Dari Sosialisasi

Disinyalir Berbau Politik,
Perangkat Desa Mangkir Dari Sosialisasi

Sabtu, 28 November 2015 - 20:12:18 | redaksi / Sorot Klaten

Ribuan perangkat desa berkumpul di GOR Gelarsena

Klaten, (sorotklaten.com)-- Ratusan perangkat desa memboikot acara sosialisasi Dana Desa dengan tidak datang di acara yang diadakan Bupati Klaten, Sunarno di GOR Gelarsena Klaten, Sabtu (28/11/2015). Sejumlah oknum perangkat desa bahkan menghembuskan pesan pendek (sms) berantai agar tidak datang sosialisasi karena bakal dijadikan sebagai ajang kampanye.

Banyaknya kursi kosong di acara Sosialisasi Dana Desa, alokasi dana desa (ADD), dan penghasilan tetap (Siltap) 2016 di dalam GOR Gelarsena Klaten membuat Sunarna geram. Bahkan di awal sambutanya, Sunarno langsung menyentil sejumlah perangkat desa yang hendak memboikot.

"Kalian bagian dari pemerintah. Kalau tidak datang pada kegiatan pemerintah bisa disebut makar," sentil Sunarna dihadapan ribuan perangkat desa, kepala desa (Kades) dan Badan Perwakilan Desa (BPD) se-Klaten.

"Sosialisasi ini penting. Tak rampungke sebelum aku selesai (akhir masa jabatan). Jadi sosialisasi hari ini bukan terkait Pilkada, terkait calon saya nomor 3, bukan. Sampun ngertos," lanjut Sunarna yang disambut gemuruh tepuk tangan seisi GOR.

Sunarno juga mengingatkan kepada Camat dan Kades agar tidak ikut menyebarkan sms berantai. Sebab, sebagai bagian dari pemerintah, seharusnya ikut mensukseskan sosialisasi.

"Ini perangkat kurang ajar. Tengik tengik. Sosialisasi untuk anda, bukan untuk saya. Harusnya jenengan belani pemerintahan ini. Saya kalian semua satu kesatuan bagian dari pemerintah, penting untuk mensukseskan pemerintahan ini," imbuh Sunarna.

Dari pantauan, sosialisasi ini sedianya mengundang 3.200 orang, namun di akhir acara terdapat sisa ratusan snack yang masih utuh di ruang transit. Acara ini sedianya dimulai pukul 08.30 WIB, akan tetapi molor hingga sekitar pukul 10.15 WIB. Selain bupati, materi sosialisasi juga mendengarkan sambutan dari Ketua DPRD, Agus Riyanto dan Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesra, Purwanto AC. Meski mengundang ribuan peserta, anggota Panwaskab tidak terlihat berada di lokasi pertemuan, mereka baru muncul saat acara telah bubar. (Dharto)

Sunarna Mutasi Ratusan Pejabat Klaten

25 November 2015 | 23:06

Mutasi ratusan pejabat Klaten - foto: Aditya

Klaten – Menjelang akhir masa kepemimpinannya 2 Desember mendatang, Bupati Klaten Sunarna melakukan mutasi besar-besaran untuk pejabat eselon di lingkungan Pemkab setempat hingga kepala sekolah, Rabu (25/11), di Pendopo Pemkab setempat.

“Sebanyak 121 pejabat dilingkungan Pemkab dimutasi. Selain itu, sekitar 18 kepala sekolah SD hingga SMA/SMK juga dilantik,” kata Kasubbid Mutasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Klaten, Slamet.

Detil pengambilan sumpah janji jabatan digelar di Pendapa Pemkab Klaten itu diantaranya, pejabat eselon II sebanyak lima orang, pejabat eselon III sebanyak 34 orang, eselon IV sebanyak 79 orang, dan eselon V sebanyak 9 orang.

Disisi lain, terdapat tiga jabatan eselon II B yang terisi berkat rangkaian seleksi lelang jabatan. Antara lain, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Staf Ahli Bidang Pemerintahan.

“Saya berharap para pejabat yang menduduki posisi barunya ini dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan amanah,” kata Bupati Klaten Sunarna dalam sambutannya.

Editor : Dhefi Nugroho

Jelang AMJ, Bupati Sunarna Memutasi Ratusan Pejabat

Rabu, 25 November 2015 20:15 WIB | Taufiq Sidik Prakoso/JIBI/Solopos |

Jelang AMJ,
Bupati Sunarna Memutasi Ratusan Pejabat

Ilustrasi pengambilan sumpah dan janji pejabat. (JIBI/Solopos/Dok.)

Solopos.com, KLATEN,-- Mutasi jabatan kembali terjadi di lingkungan Pemkab Klaten. Pelantikan atau pengambilan sumpah janji digelar di Pendapa Pemkab Klaten, Rabu (25/11/2015) siang.

Informasi yang dihimpun Solopos.com, ada 121 pejabat eselon II, III, IV, dan V yang dilantik. Selain itu, sekitar 18 kepala sekolah SD hingga SMA/SMK juga dilantik.
Dalam pelantikan itu, ada tiga posisi jabatan eselon IIB terisi setelah digelar seleksi melalui beberapa tahapan.

Ketiga jabatan eselon IIB yang dilakukan seleksi yakni Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Staf Ahli Bidang Pemerintahan, dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (Bapermas).

Seleksi dilakukan melalui beberapa tahapan. Dari hasil seleksi itu, Joko Purwanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Pemerintahan Setda Klaten kini menjadi Staf Ahli Bidang Pemerintahan.

Surti Hartini yang sebelumnya menjabat Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Klaten kini menjabat Kepala Bappeda.

Herlambang Jaka Santoso yang sebelumnya Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menjabat Kepala Bapermas.

Sementara, pada posisi jabatan IIB lainnya ada pergeseran yakni Sekretaris DPRD, Yulihadi, menggantikan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, Sugiharjo Sapto Aji.
Sementara, Sugiharjo menduduki jabatan baru sebagai Sekretaris DPRD.

Dalam sambutannya, Bupati Klaten, Sunarna, mengatakan pergeseran jabatan merupakan hal biasa. Ia meminta para pejabat yang dilantik segera beradaptasi dengan lingkungan baru.

“Hal yang perlu ditekankan itu dimanapun kita hidup dapat memberikan kontribusi dan output yang besar,” jelasnya.

Ditemui seusai pengambilan sumpah janji, bupati enggan menanggapi ketika ditanya aturan mutasi jabatan menjelang akhir masa jabatan (AMJ). Seperti diketahui, masa AMJ Bupati, Sunarna, dan Wakil Bupati, Sri Hartini, yakni 2 Desember 2015.

“Kowe tekon dewe ning kono, sebab takokmu aneh [silakan tanya di dalam, sebab pertanyaanmu aneh],” katanya sembari berlalu menuju mobil dinasnya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Klaten, Edy Hartanta, mengatakan pengisian tiga jabatan eselon IIB merupakan hasil seleksi yang dilakukan beberapa waktu lalu.

Sementara, pergeseran antara Sekretaris DPRD, Yulihadi, dan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, Sugiharjo Sapto Aji, lantaran pertimbangan kesehatan.
“Karena kondisi kesehatan Pak Yulihadi, pergeseran dilakukan pada posisi sekretaris DPRD,” ungkapnya.

Ketua Fraksi PAN DPRD Klaten, Darmadi, menilai pergesaran jabatan yang dilakukan pada Rabu siang tak rasional dan terkesan negatif.
“Sangat tidak rasional, mau akhir jabatan masih merombak-rombak lagi. Ini kan jadinya berkesan negatif.
Ketika nanti ada bupati yang baru, bisa saja ada perombakan kembali. Yang jadi korban kan juga pejabat-pejabatnya.
Yang jadi tanda tanya besar ini lebih banyak nuansa politis,” ungkapnya.